KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

kota-Payakumbuh.kpu.go.id. Berkenaan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Evaluasi Keuangan dan Tahapan Pemilu ditahun Anggaran 2019 di Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh. Acara ini diadakan pada hari Sabtu 22/12/2018 pada jam 14.00 wib yang dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kota Payakumbuh, Sekretariat KPU Kota Payakumbuh, PPK dan Sekretariat PPK se Kota Payakumbuh.
Sebagai Moderator acara sosialisasi ini diambil alih oleh Kasubag Program KPU Kota Payakumbuh. Rori Adeputra, SIP mengatakan “Ada hal yang sangat penting yang akan kita lakukan disaat kita hampir sampai diakhir tahun 2018, yaitu melakukan peninjauan kebelakang dan melakukan sosialisasi mengenai apa-apa yang akan kita lakukan, baik berupa strategi atau teknis untuk menghadapi Pemilu 17 April 2019 mendatang. Tentu kita mengharapkan evaluasi dari bapak/ibu perserta sosialisasi berupa tanggapan dan masukan ataupun kendala-kendala apa saja yang ada selama kita menjadi penyelenggara pada Pemilu Tahun 2019 ini”, ujar nya.
Seluruh Komisioner KPU Kota Payakumbuh mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi tentang Divisi masing-masing termasuk Bendahara KPU Kota Payakumbuh Lucky Limnarti, SE, MM juga ikut memberikan sosialisasi tentang keuangaan dan anggaran di KPU Kota Payakumbuh pada tahun Anggaran 2018 dan nanti nya akan diberikan saran, masukan serta pertanyaan oleh Peserta sosialisaisi.

Dalam Sosialisasi nya Ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal, SP yang menjabat di Divisi Keuangan, Umum dan Logistik berbicara tentang berita yang sedang Viral di Dunia Maya, yaitu  Logistik Kotak Suara dan Bilik Suara.
Saat ini Media Sosial diramaikan oleh bahasan tentang kotak suara untuk Pemilu Tahun 2019 yang bahannya terbuat dari ‘kardus’. Sebenarnya itu bukanlah kardus, defenisi Kardus bagi masyarakat adalah sebuah karton bekas, sedangkan Bahan Logistik Kotak Suara ini bukanlah barang bekas, yakni Karton Kedap Air berbahan Duplex yang telah teruji ketahanannya dan pernah dipakai di beberapa Kota di Indonesia pada pemilu 5 Tahun yang lalu. Kotak Suara yang terbuat dari Duplek ini tidak hanya digunakan oleh Indonesia saja, tapi negara lainpun telah menggunakannya, seperti Kanada dan australia.
Menurut KPU RI bahan ini sangat lah memenuhi syarat karna satu sisi didepannya trasparan, dapat menampung berat 80 kg. Hal ini telah dibuktikan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten untuk mendudukinya, ternyata faktanya memang tidak rusak. Bahkan, Ketua KPU RI Arif Budiman telah melakukan testimoni dengan menyiram kotak suara tersebut dengan air. Penggunaan bahan ini telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018, karena selain Menghemat biaya penyimpanan juga dapat menghemat biaya produksi, distribusi dan banyak penghematan lain nya.
Oleh sebab itu Haidi Mursal, SP mengajak dan menyarankan “seluruh Penyelengara Pemilu di Kota Payakumbuh, sebaiknya tidak masuk kedalam Perdebatan-perdebatan di MEDSOS tersebut, karena kita di daerah ini tidaklah pembuat kebijakan, tapi hanya pelaksana Kebijakan dari KPU RI. Oleh sebab itu apapun polemik atau isu yang berkembang dimasyarakat luar, kita selaku Penyelenggara sepatutnya jangan ikut campur dalam hal itu, kita laksanakan saja apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas pokok kita masing-masing, insyaallah kita akan selamat dari sisi Hukum manapun yang akan mempersoalkan itu”.
Jumlah Kotak Suara di satu TPS nantinya akan berjumlah 5 buah kotak Suara yang seragam diseluruh Indonesia.

Kotak Suara, Bilik suara dan beberapa bahan Logistik Pemilu lainnya sebagian telah diterima oleh KPU Kota Payakumbuh dan disimpan di Gudang Logistik KPU Kota Payakumbuh kecuali Surat Suara. Komisioner KPU Kota Payakumbuh Divisi Teknis Nofal Ardi memberikan keterangan tentang Surat Suara ini. Nofal Ardi mangatakan “ada beberapa hal yang harus ditetapkan dulu sebelum Surat Suara dibuat, yaitu Penetapan Dapil, Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD, dan Penetapan Daftar Nama Calon Tetap (DCT) Kota Payakumbuh, dan semua ini telah dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh”.

Neti Payaka, S.Pt Komisioner KPU Kota Payakumbuh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi juga bersosialisasi mengenai Pemuktahiran data Pemilih. Neti Payoka, S.Pt menyampaikan “Banyak nya Pemilih yang tidak terdaftar disebabkan karna proses Coklit yang kurang maksimal, disebabkan karena kurang nya bimbingan Teknis (Bimtek) secara Intensif kepada petugas Pantarlih, kesalahan yang terjadi seperti Nama Pemilih dan Tanggal Lahir yang berbeda dengan KTP Elektronik, Pemilih yang telah meninggal dan Mutasi Penduduk  sehingga kelemahan-kelemahan itu masih muncul pada Proses Coklit yang mengakibatkan perbedaan elemen Data Pemilih yang dicoklit dengan yang sebenarnya di KTP Elektronik masih banyak perbedaan sehingga harus dilakukan proses Pemuktahiran Data Pemilih berulang-ulang. Kemudian persoalan Data Pemilih terjadi pada Aplikasi dari KPU RI, kita berharap KPU RI bisa memperbaiki sistim Aplikasi ini sihingga Proses yang kita lakukan dalam Pemuktahiran Data Pemilih bisa berjalan dengan maksimal”.

Nina Trisna, S.H.I Komisioner KPU Kota Payakumbuh  Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menyampaikan evaluasi tentang Penambahan Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana dari jumlah 3 Orang PPK menjadi 5 orang PPK.
Nina Trisna, S.H.I menyampaikan “Dengan proses yang tidak panjang, namun sesuai dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, penambahan badan Adhoc ini dilaksanakan dengan memproses berkas yang telah ada dari PPK dan dilakukan Proses pemastian data dengan meminta Rekumendasi dari Lembaga Pendidikan, kemudian seluruh Komisioner KPU Kota Payakumbuh mengadakan Tes Wawancara diruang Rapat KPU Kota Payakumbuh, sehingga didapatkan penambahan 2 orang PPK untuk masing masing Keecamatan Di Kota Payakumbuh. Penetapan Nama-nama Anggota PPK tersebut telah Kami tetapkan dan akan dilantik pada tanggal 2 Januari 2019 mendatang”. Kemudian Nina Trisna S.H.I juga menyampaikan evaluasi tentang Pendidikan Pemilih, yaitu Pemilih Pemula, Pendidikan Pemilih Disabilitas dan Pendidikan Pemilih Perempuan di lima Kecamatan di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Pendidikan Pemilih.
Komisioner KPU Kota Payakumbuh Divisi Hukum dan Pengawasan Ade Jumiarti Marlia, S. IP hari itu juga ikut mensosialisasikan seputar kegiatan di Divisi nya. Salah satu Tugas yang telah selesai dilaksanakan oleh Divisi Hukum adalah verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Payakumbuh. Tugas Divisi Hukum tak luput dari pengawasan internal KPU dan akan selalu mengiringi seluruh tahapan disetiap Divisi. Ade Jumiarti Marlia, S. IP mengatakan “Saat ini Divisi Hukum mengawasi seluruh Tahapan Pemilu yang berlangsung, apakah itu sesuai aturan atau tidak, kemudian akan menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Proses Tahapan yang ada di Internal KPU Kota Payakumbuh. Tahun 2019 nanti, Devisi Hukum juga akan bertugas untuk menindak lanjuti persoalan Kode Etik di Kabupaten/Kota masing-masing”.

Bendahara KPU Kota Payakumbuh Lucky Limnarti, SE, MM juga ikut andil dalam kegiatan sosialisasi evaluasi anggaran Dana yang mengalir ditahun 2018 kepada Penyelenggara Pemilu Tahun 2019. Dihadapan peserta Sosialisasi Lucky Limnarti, SE, MM menerangkan bahwa “kegiatan PPK, PPS dan Pantarlih tercantum dalam Akun Pelaksanaan  Manajeman Perencanaan. Akun Perencanaan tersebut merupakan prioritas Nasional, karna tergolong kepada kegiatan Tahapan. Oleh sebab itu seluruh kegiatan Tahapan Pemilu adalah kegiatan prioritas Nasional, jadi masalah Revisi atau tidak nya bukanlah wewenang KPU Kota Payakumbuh, tetapi menjadi wewenang KPU RI. Jika seandainya Bapak/Ibu PPK, PPS dan Pantarlih merasa ada kekurangan dana dibeberapa kegiatan, itu lah penyebab nya. Kami telah berusaha menegaskan hal itu, tetapi wewenang tetap berada pada KPU RI. OLeh sebab itu Kami seluruh jajaran KPU Kota Payakumbuh Minta Maaf Atas Hal Itu” tegas nya.

KPU KOTA PAYAKUMBUH
SELALU SEMANGAT UNTUK PEMILU 2019
PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT