KOMISI PEMLIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh laksanakan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pasca putusan MK dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2019, Rabu (02/01/2019). PPK yang dilantik ini merupakan penambahan 2 orang PPK dimasing-masing Kecamatan di Kota Payakumbuh, dari 3 Orang menjadi 5 orang PPK yang dalam pelaksanaan tugas nya selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Acara Pelantikan ini dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kota Payakumbuh, Sekretariat KPU beserta Staf, ketua PPK dan PPK yang akan dilantik, PAW PPS, Bawaslu, Kepolisian serta disaksikan oleh Rohaniwan yang berwenang untuk pengambilan sumpah.

Menyayikan Lagu Indonesia Raya
Menyanykan Mars Pemilu
Pembacaan Do’a
Pembacaan Surat Keputusan

Acara berjalan dengan hidmad disaat menyayikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pemilu, kemudian diiringi pembacaan Doa oleh Rohaniwan sebelum dilakakukan Pelantikan dan Pembacaan sumpah.
Lucky Limnarti, SE, MM membacakan Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh tentang pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pemberhentian serta Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2019 dan menetapkan Nama-nama PPK dan PAW PPS yang akan dilantik.
Acara Pelantikan serta Pengambilan Sumpah ini diadakan di gedung baru KPU yaitu di lantai 2 KPU Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 10 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 1 orang Pengganti Antar Waktu PPK, dan 4 orang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dalam sambutan nya Ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal, SP mengatakan ” acara kita pada hari ini sesuai dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yaitu Pelantikan PPK dan PAW Anggota PPS Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi, banyak tahapan dan langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai pekerjaan itu, oleh sebab itu mari kita laksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karna kita tau bahwa setiap pekerjaan itu akan dikatakan sah apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tepat”.