Berita Terkini

97

Rapat Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan KPU Kota Payakumbuh

KPU Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 pada Rabu, 24 Desember 2025, bertempat di Aula HKM KPU Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Payakumbuh. Kegiatan evaluasi diawali dengan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2025. Penghargaan Pegawai Teladan Tahun 2025 diberikan kepada Adri Meyce Putra, sedangkan Penghargaan Pegawai Terfavorit Tahun 2025 diberikan kepada S. R. Yuningsih. Evaluasi kinerja ini menjadi momentum refleksi bersama untuk menilai capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan, resolusi, dan inovasi strategis sebagai landasan peningkatan kinerja pada Tahun Anggaran 2026. Pada evaluasi tersebut, KPU Kota Payakumbuh menelaah sejumlah indikator capaian kinerja, antara lain tingkat realisasi program dan anggaran, kualitas pelaksanaan tahapan kepemiluan, penguatan tata kelola organisasi, peningkatan pelayanan publik, serta capaian akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Payakumbuh sepanjang Tahun Anggaran 2025.


Selengkapnya
55

Diskusi Publik dan Penghargaan dalam Rangka Memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dengan Tema Perempuan Penggerak Perubahan: Perempuan Memimpin, Demokrasi Berkembang

KPU Kota Payakumbuh mengikuti Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Senin, 22 Desember 2025, dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Perempuan Penggerak Perubahan: Perempuan Memimpin, Demokrasi Berkembang” dan dilaksanakan secara luring di KPU RI serta diikuti secara daring oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dialog publik tersebut menekankan pentingnya penguatan peran dan kepemimpinan perempuan dalam politik serta penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui forum ini, peserta diajak untuk merefleksikan kontribusi perempuan dalam proses demokrasi dan mendorong terciptanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Keikutsertaan KPU Kota Payakumbuh dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan penguatan nilai-nilai demokrasi, sejalan dengan semangat peringatan Hari Ibu dan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.


Selengkapnya
74

Rapat Koordinasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) T.A. 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Anggaran Tahun 2026 Bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

KPU Kota Payakumbuh menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Kota Padang. Rapat koordinasi tersebut diawali dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, termasuk KPU Kota Payakumbuh. Perjanjian Kinerja KPU Kota Payakumbuh ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kota Payakumbuh sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2026. Dalam sambutannya usai penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2026, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian akhir kegiatan Tahun 2025 yang diawali dengan komitmen pelaksanaan kinerja Tahun 2026. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2024 sebagai cerminan komitmen dan konsistensi KPU dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025. Lebih lanjut disampaikan bahwa evaluasi SAKIP Tahun 2024 merupakan instrumen yang digunakan oleh KPU RI untuk menilai kinerja satuan kerja, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.


Selengkapnya
95

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KPU Kota Payakumbuh dan Kwartir Cabang 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh

KPU Kota Payakumbuh secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kwartir Cabang 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Aula HKM KPU Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh, Pelaksana Harian Sekretaris, jajaran Sekretariat KPU Kota Payakumbuh, serta pengurus Kwartir Cabang 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh. Penandatanganan PKS ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara KPU Kota Payakumbuh dan Kwartir Cabang 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan program pendidikan pemilih. Kerja sama ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan pemahaman kepemiluan, serta mendorong partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Melalui sinergi ini, KPU Kota Payakumbuh bersama Gerakan Pramuka berkomitmen untuk membangun generasi muda yang sadar pemilu, berintegritas, dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, sehingga dapat mendukung terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas di Kota Payakumbuh.


Selengkapnya
51

Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Semester II Tahun 2025

KPU Kota Payakumbuh melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kota Payakumbuh pada Senin, 15 Desember 2025, terkait pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Semester II Tahun 2025. Koordinasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui kegiatan koordinasi tersebut, KPU Kota Payakumbuh dan Bawaslu Kota Payakumbuh menyamakan persepsi mengenai tahapan, mekanisme, serta aspek pengawasan dalam proses pemutakhiran data partai politik. Penyamaan persepsi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi permasalahan dalam pelaksanaan tahapan, sekaligus meningkatkan kualitas dan keandalan data partai politik yang tersaji dalam Sistem Informasi Partai Politik. Sebagai tindak lanjut, KPU Kota Payakumbuh akan melakukan pemantauan dan pembaruan data partai politik secara berkala melalui Sipol, serta membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Bawaslu Kota Payakumbuh apabila diperlukan. Sinergi antarpenyelenggara pemilu ini diharapkan mampu mendukung terselenggaranya proses kepemiluan yang tertib, profesional, dan berintegritas di Kota Payakumbuh.


Selengkapnya
82

Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se - Sumatera Barat

KPU Kota Payakumbuh menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada Kamis-Jumat, 11-12 Desember 2025. Kegiatan ini bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, dan diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. KPU Kota Payakumbuh diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ihsanul Huda, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Rahmad Deni, serta Staf Teknis, Munawarah. Dalam rapat koordinasi tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas. Peserta juga memperoleh pemaparan materi dan pendampingan teknis terkait pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai bagian dari tahapan penilaian WBK/WBBM. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kota Payakumbuh, semakin siap dalam melengkapi dokumen pendukung, memperkuat tata kelola organisasi, serta menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, guna mendukung terwujudnya lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan terpercaya.


Selengkapnya