Payakumbuh --- Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Payakumbuh Orizko Zulkifli, Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi M. Luthfi Munzir, dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Fauzan Azima mengikuti webinar seri ketiga dengan Tema: Kemajuan Teknologi dan Tantangan Disinformasi dalam Pemilu 2024, Kamis (26 Oktober 2023). Narasumber webinar kali ini adalah: Lisa Reppell, Senior Global Social Media and Disinformation Specialist IFES (International Foundation for Electoral Systems) dan Ismail Fahmi, founder and researcher Media Kernels Indonesia (Drone Emprit).
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos pada sambutan saat membuka webinar seri ketiga menyampaikan bahwa menghadapi Pemilu Tahun 2024, disinformasi harus kita hadapi. Era teknologi informasi dengan jari di genggaman, maka arus informasi semakin tidak terbendung.
“kita harus hadapi arus informasi. Bila itu fakta, ok. Bila itu adalah informasi yang tidak benar, hoax, termasuk disinformasi, maka perlu kita temukan ramuan terbaik untuk kita ambil kebijakan mengatasinya. Informasi yang tidak beranr tersebut, perlu kita tangkal agar tidak meluas”, kata Betty.
New Platform, New Problem: Mencari Solusi
Lisa Reppell menyoroti media sosial sebagai sebuah platform baru di era digitalisasi juga bisa memunculkan persoalan baru, seperti banyaknya informasi yang tidak benar. Untuk itu perlu ada strategi negara dalam melawan disinformasi tersebut.
“Disinformasi menjadi tantangan di seluruh dunia. Pertanyaannya, sebesar apa dampaknya terhadap penyelenggaraan Pemilu dan hasil Pemilu? Perlu mendorong kerangka penyelenggaraan Pemilu dengan memasukkan informasi sebagai pilar ketiga, sebagaimana halnya dengan integritas”, ujar Lisa.
Lisa menekankan perlu ada strategi negara dalam melawan disinformasi ini, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana halnya yang telah dilakukan di Australia dengan menekankan pada aspek integritas Pemilu untuk membangun kepercayaan Masyarakat. Brazil dengan memasukkan program melawan disinformasi ke dalam program Pemilu yang berkeadilan, dan Swedia dengan melawan aktivitas dan pengarush disinformasi.
Proaktif membangun kepercayaan publik, melalui:
1. Strategi komunikasi, misalnya: netralitas penyelenggara Pemilu
2. Perencanaan komunikasi krisis
3. Manajemen reputasi
Pendekatan reaktif, secara bersama-sama dalam melawan disinformasi oleh berbagai kelompok kepentingan, Kerjasama NGO, KPU, dan melaporkan ke Lembaga atau instansi yang berwenang untuk memproses informasi yang tidak benar/hoax. Beberapa Langkah yang bisa dilakukan, antara lain:
Melakukan monitoring sosial media dan merespon upaya tersebut;
1. Pengecekan fakta
2. Sistem pelaporan publk
3. Permintaan penghapusan platform/akun
Pendekatan kolaboratif, melalui berbagai kelompok, seperti:
1. Partai politik
2. Media,
3. Organisasi Masyarakat Sipil;
4. Pemerintah
5. Perusahaan teknologi
Prefentif Cegah Disinformasi
Founder and Researcher Media Kernels Indonesia (Drone Emprit) Ismail Fahmi memaparkan tentang Potensi Disinformasi Dalam Pilpres 2024 Melalui Teknologi AI Terkini.
“Potensi tersebut dengan membangun narasi ketidakpercayaan terhadap hasil Pilpres 2024 di media sosial. Disinformasi yang dilakukan menggunakan teknologi AI bisa dalam bentuk teks, image, audio, dan deepfake”, kata Ismail Fahmi.
Untuk mencegah disinformasi tersebut, pemerintah, media dan Masyarakat perlu melakukan upaya prefentif.
“Pemerintah dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan literasi digital Masyarakat, membuat regulasi yang melarang disinformasi, termasuk regulasi penggunaan teknologi terbaru AI untuk membuat diinformasi”, sebut dosen Universitas Islam Indonesia ini.
Peran media dengan meningkatkan fact-checking untuk memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima, menyebarkan informasi yang akurat dan otentik tentang kandidat calon presiden.
Pencegahan disinformasi yang bisa dilakukan Masyarakat, antara lain: berpikir kritis tentang informasi yang diterima, terutama di media sosial, dan mencari informasi dari sumber terpercaya, seperti media massa yang kredibel.(lthf/*)
Selengkapnya
