Berita Terkini

467

Peringatan Hari Santri Tahun 2023: Edukasi Santri, Nonton Bareng "Kejarlah Janji"

Payakumbuh --- Peringatan Hari Santri (22 Oktober 2023) ke delapan Tahun 2023 dengan tema “Jihad Santri, Jayakan Negeri” menjadi momentum bagi KPU di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kota Payakumbuh untuk mengingat dan mengenang peran para santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk upaya mengisi kemerdekaan Indonesia adalah menyerukan pesan Pemilu yang damai dan edukasi politik kepada Masyarakat, khususnya para santri. Pada peringatan Hari Santri tersebut, KPU Kota Payakumbuh menggelar Nonton Bareng (NOBAR) film produksi KPU RI, "Kejarlah Janji", di lantai II Gedung Sekolah Insan Cendekia Boarding School (ICBS) Padang Kaduduak Kecamatan Payakumbuh Utara, Minggu (22 Oktober 2023) siang. NOBAR Film tersebut merupakan bagian dari kegiatan KPU Goes To Pesantren dan Kampus. Turut hadir Ketua KPU Payakumbuh Wisri Yasir beserta anggota Suci Wildanis, Ihsanul Huda, dan Orizko Zulkifli, Sekretaris Beni Mustika, para pejabat struktural dan fungsional serta staf sekretariat KPU Kota Payakumbuh. Pada sambutan sebelum NOBAR, Ketua KPU Kota Payakumbuh Wizri Yasir menyebutkan bahwa Hari Santri Tahun 2023 ini merupakan peringatan ke-8 tahun, sejak ditetapkan oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. “Hari Santri sebagai bentuk menghargai perjuangan para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui peringatan Hari Santri ini, KPU Kota Payakumbuh juga perlu untuk mengedukasi pemilih pemula, terutama yang ada di pesantren, khususnya pemilih pemula”, sebut Wizri Yasir. Pimpinan ICBS Odiola Andika menyampaikan terima kasih kepada KPU Kota Payakumbuh karena ICBS dipilih sebagai tempat kegiatan NOBAR ini. “Harapannya dengan adanya agenda ini, para santri memahami pentingnya menggunakan hak pilih dengan damai dan sesuai dengan konstitusi. Santri sebagai suatu tonggak berdirinya Negara Indonesia bisa menjadi spirit bagi para santri untuk berprestasi setinggi-tingginya. Siapa tahu ada di antara para santri ini yang akan maju menjadi calon wakil rakyat dan pemimpin bangsa dan negara di masa depan”, harapnya. Film “Kejarlah Janji” yang disutradarai Garin Nugroho merupakan upaya KPU membangun kesadaran bersama untuk menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bijak, melawan politik uang, politik identitas dan SARA, serta membangun sikap toleransi. “Film sangat kuat dalam menyampaikan pesan, hiburan, dan informasi kepada masyarakat secara luas,  terutama untuk generasi milenial dan pemilih pemula gen Z,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, tentang tujuan dan harapan dibuatnya film “Kejarlah Janji”.


Selengkapnya
498

Kesiapan dan Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Untuk Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan Nasional

Padang --- Ketua KPU Kota Payakumbuh Wizri Yasir, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Orizko Zulkifli dan Sekretaris Beni Mustika menghadiri undangan KPU Provinsi Sumatera Barat perihal rapat keperluan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan kunjungan kerja Tim Ahli Kesekretariatan Komisi II DPR ke KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja KPU Tahun 2024 di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (16 Oktober 2023). Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat Irzal Zamzami dalam laporan panitia menyampaikan bahwa rapat ini penting diselenggarakan untuk menyamakan persepsi sekaligus menampung masukan terhadap persiapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat “Sehingga KPU se Sumatera Barat mendapat pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024”, kata Irzal. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen pada sambutan sekaligus membuka rapat secara resmi menyampaikan bahwa pentingnya KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melaksanakan rapat ini agar bisa berdiskusi dengan tim ahli dari DPR RI dan KPU RI supaya permasalahan yang ada di Sumbar dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 bisa menjadi wacana nasional. Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Abrar Amir menyampaikan materi tentang Kesiapan dan Persiapan Pemilu Serentak 2024, mulai dari persiapan regulasi, anggaran , pelaksanaan setipa tahapan sesuai dengan ketentuan regulasi, sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis. “Dukungan pemerintah daerah Sumbar kepada KPU Sumbar terkait dengan SE Kemendagri Nomor 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 perihal dukungan dan fasilitasi Pemda, antara lain: infrastruktur kantor KPU, Gedung KPU untuk penyimpanan dan distribusi logistik, serta SDM KPU (penambahan ASN) untuk kelancaran tahapan Pemilu”, kata Abrar. Abrar juga memaparkan materi terkait masukan pada konsyineering Kemendagri, yaitu Percepatan Jadwal Pilkada Serentak Tahun 2024: Untuk Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan Nasional (Pusat dan Daerah).


Selengkapnya
475

Rakor Persiapan Pilkada 2024 Gelombang II, Afif: KPU Siap!

Surakarta, Jawa Tengah --- Anggota KPU RI Afif Afifuddin membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang II di Surakarta, 26 September 2023. Rakor yang berlangsung tanggal 26-28 September 2023 tersebut diikuti oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh Wizri Yasir, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Orizko Zulkifli, dan Sekretaris Beni Mustika Pada sambutan dan pembukaan rakor, Afif mengingatkan bahwa apabila ditemui keraguan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, KPU berkoordinasi dan berkonsultasi sesuai dengan tingkatannya. Jajaran KPU juga harus siap melaksanakan Pilkada 2024. "Meskipun pelaksanaan Pilkada 2024 dipercepat (menjadi September 2024, red), jajaran KPU harus siap melaksanakannya", sebut Afif. Pada sesi pengarahan disampaikan oleh Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, dan Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota punya kewenangan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Rakor ini diharapkan bisa mengurai permasalahan dalam mempersiapkan Pilkada 2024. Betty mengingatkan bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024, hal-hal yang harus dipersiapkan, antara lain: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran, Panduan pelaksanaan, Data pemilih yang dimutakhirkan kembali serta diperkuat dengan pengamanan siber, serta peserta Pilkada. Bernad menyampaikan konsekuensi jika Pilkada 2024 dipercepat, antara lain: penyiapan anggaran Pilkada 2024, bank penampung, dilaksanakan beauty contest. Selanjutnya, selama dua hari pelaksanaan rakor penyampaian materi oleh Direktorat Politik Dalam Negeri, Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Inspektorat KPU RI dan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU RI.


Selengkapnya
468

SosiDikLih dalam Tantangan Kompleksitas Pemilu 2024; Raih Tiga Penghargaan dan Sukses Desiminasikan Informasi Kepemiluan

Tangerang, Banten --- KPU Kota Payakumbuh menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID Tahun 2023, di Kota Tangerang 25-27 September 2023 . Rakornas dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Khairudin Fambo, S.Sos bersama staf Sekretariat KPU Kota Payakumbuh, Etika Fitria Ningsih, S.Ds. Acara Rakornas Kehumasan dan PPID Tahun 2023 di buka oleh Anggota KPU RI August Mellaz. Dalam sambutannya, Mellaz menyampaikan, tantangan Pemilu 2024 semakin kompleks. Sebagai organisasi, KPU dituntut untuk selalu siap. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat adalah divisi yang menjadi teras lembaga. Pengetahuan, data, Informasi terkait kepemiluan yang ditampilkan dan dikomunikasikan kepada publik adalah hasil kerja keras divisi ini. Mellaz juga mengungkapkan tiga penghargaan yang diterima KPU, yakni Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kategori Lembaga Non Struktural, penghargaan sebagai Lembaga Negara kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022 dari PR Indonesia dan Anugerah Perhumas 2023 kategori Humas Pemerintah. Bahkan jajak Pendapat Litbang Kompas September 2023 menunjukkan citra baik KPU sebesar 70%. Apresisasi ini menjadi bukti kerja KPU dalam mendesiminasikan Informasi Kepemiluan. Turut hadir, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Cahyo Ariawan, serta peserta rakornas terdiri atas Anggota KPU Provinsi Pengampu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris KPU/KIP Aceh, Sekretaris, Kabag, Kasubbag KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menangani PPID se-Indonesia.


Selengkapnya
481

Prinsip Keadilan Bagi Pemilih, Sosialisasi Massif, dan Big Data Pemilu

Padang --- Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Payakumbuh Orizko Zulkifli, Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi M. Luthfi Munzir dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Fauzan Azima mengikuti rapat kerja Evaluasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 1 Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Kamis (21 September 2023) di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat Irzal Zamzami pada sambutannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat kerja adalah untuk menginventarisir berbagai persoalan pada tahapan Data Pemilih Tambahan (DPTb) dan menginventarisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkada Serentak Tahun 2024. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Barat saat membuka rapat kerja secara resmi mengingatkan agar seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, khususnya tim data pemilih untuk memastikan akurasi data pemilih dan evaluasi untuk menegakkan prinsip keadilan kepada warga negara, yaitu memastikan seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk ke dalam daftar pemilih. “Daftar pemilih sangat penting, karena berjalannya Pemilu juga tergantung dari adanya daftar pemilih. Hal ini dapat mempengaruhi integritas Pemilu. Menjadi tugas kita untuk mengevaluasi secara berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya potensi persoalan dalam pemungutan suara”, kata Hamdan. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Jons Manedi memandang perlunya sosialisasi yang lebih massif kepada Masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait prosedur pindah memilih. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat Medo Patria pada pemaparan materinya menyampaikan bahwa KPU RI akan membangun pusat data kepemiluan. “Big data ini nanti akan menempatkan informasi kepemiluan dan hasil pemilu di setiap kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota agar bisa juga menghimpun setiap data-data Pemilu yang ada”, sebut Medo. Selain itu, juga dibahas terkait RAB Pilkada Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.


Selengkapnya
434

Komitmen Melayani, KPU Kota Payakumbuh Perkuat Kapasitas Pelayanan Informasi dan dokumentasi

Payakumbuh --- KPU Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kota Payakumbuh. Guna memperkuat dan memberikan pemahaman kepada jajaran internal, KPU Kota Payakumbuh mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Payakumbuh, Rabu (20 September 2023) di Aula Kantor KPU Kota Payakumbuh. Hadir sebagai narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tanti Endang Lestari. Pada pemaparan materinya, Tanti menyampaikan bahwa penting nya keterbukaan informasi publik bagi setiap badan publik yang dibiayai oleh negara, baik bersumber dari APBN maupun APBD. Pada pemaparan materinya, Tanti menyampaikan bahwa penting nya keterbukaan informasi publik bagi setiap badan publik yang dibiayai oleh negara, baik bersumber dari APBN maupun APBD. "Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat selalu mendorong setiap badan publik untuk terbuka dengan informasi publik yang menjadi penguasaan di instansi masing-masing", sebut Tanti. KPU juga telah memiliki sejumlah regulasi dalam mendukung dan komitmen keterbukaan informasi publik, antara lain: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 dan Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, serta Keputusan KPU Nomor 526 Tahun 2021, termasuk sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. "Selain regulasi KPU tersebut, regulasi bagi keterbukaan informasi di badan publik juga merujuk kepada UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 dan Perki Nomor 1 Tahun 2022", kata Tanti. Khusus untuk tahapan Pemilu dan Pilkada, juga merujuk pada Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh, Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional, staf sekretariat, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Payakumbuh, dan Polres Kota Payakumbuh.


Selengkapnya